Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan miris melihat jumlah sekolah rusak berbagai tingkatan di seluruh wilayah Indonesia. Ia mencatat, setidaknya hampir 1,3 juta sekolah dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, berat hingga total. Sementara sekolah yang dikategorikan baik, jumlahnya kurang dari 500 ribu sekolah.

“Di tahun mendatang, anggaran untuk rehabiltasi sekolah hanya sebanyak 42 ribu, kan ini sangat jauh jika dibandingkan jumlah sekolah yang rusak. Kalau total sekolah yang rusak ada 1,3 juta, lalu butuh berapa tahun menyelesaikannya,” kata Sofyan seolah bertanya, saat rapat kerja antara Komisi X dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Politisi F-PDI Perjuangan itu mengingatkan, seharusnya untuk perbaikan sekolah bisa menggunakan Dana Alokasi Khusus yang telah ditransfer ke Pemerintah Daerah, yang besarannya mencapai Rp 260 triliun.

“Nah kalau dana itu betul-betul digunakan untuk melakukan pembangunan atau perbaikan, itu tentunya positif. Permasalahannya, Pemerintah Daerah itu tidak menggunakan dana itu seefisien mungkin itu untuk perbaikan sekolah,” kritisi Sofyan.

Seharusnya, Kemendikbud bisa menekankan hal itu kepada Pemerintah Daerah, karena anggaran sudah dialokasikan. Namun ternyata Kemendikbud mengaku sulit melakukan pengawasan terhadap pengalokasian anggaran itu.

“Kemendikbud tidak punya punya wewenang untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Penggunaan anggaran tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Tapi Kemendikbud tidak bisa intervensi terhadap alokasi anggaran itu,” keluh Sofyan.

Masih terkait isu pendidikan, politisi asal dapil Sumatera Utara itu juga mengkritisi banyaknya siswa putus sekolah. Survey UNICEF menyebutkan angka putus sekolah sebanyak 2,5 juta siswa. Hal ini mengindikasikan kegagalan wajib belajar 9 tahun. Padahal Pemerintah akan mencanangkan wajib belajar 12 tahun. (sf), foto: kresno/hr.